Perpustakaan Al-Hikmah

MAN Paser

  • Beranda
  • Informasi
  • Berita
  • Bantuan
  • Pustakawan
  • Area Anggota
  • Pilih Bahasa :
    Bahasa Arab Bahasa Bengal Bahasa Brazil Portugis Bahasa Inggris Bahasa Spanyol Bahasa Jerman Bahasa Indonesia Bahasa Jepang Bahasa Melayu Bahasa Persia Bahasa Rusia Bahasa Thailand Bahasa Turki Bahasa Urdu

Pencarian berdasarkan :

SEMUA Pengarang Subjek ISBN/ISSN Pencarian Spesifik

Pencarian terakhir:

{{tmpObj[k].text}}
Image of Daerah istimewa yogyakarta
Penanda Bagikan

Text

Daerah istimewa yogyakarta

Dr.Ni'matul huda SH.M HUM - Nama Orang;

Pada era Orde Baru, keistimewaan DIY pemah akan 'dihapuskan oleh Pemerintah, yang tercermin dalam RUU Pemerintahan Daerah yang kemudian menjadi UU No. 5 Tahun 1974, tetapi ditolak oleh Fraksi PPP dan Fraksi PDI. Pada era Reformasi, masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY mengalami perpanjangan dua kali tanpa parameter yang jelas. Ditambah lagi, berlarul-larutnya pembahasan RUU Keistimewaan DIY yang menghabiskan waktu + 10 tahun. Namun setelah terjadi perdebatan alot dan panjang, di akhir tahun 2012 Pemerintah melahirkan UU No. 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY.

Buku ini merupakan hasil penelitian yang pernah penulis lakukan sejak lahun 1997 sampai hari ini tentang permasalahan keistimewaan DIY. Secara sistematis, buku ini diawali dengan kajian tentang Daerah Istimewa dan Otonomi Khusus dalam Konstitusi Indonesia. Ini dimaksudkan untuk memberikan landasan konstitusional keberadaan daerah istimewa dalam NKRI sejak berlakunya UUD 1945, Konstitusi RIS, UUDS 1945 dan UUD 1945 (hasil amandemen).

Selanjunya, Bab 2 membahas Daerah Istimewa dalam Perundang- undangan. Mengkaji dasar pijakan yuridis dalam berbagai peraturan perundang- undangan tentang pemerintahan daerah khususnya yang membahas keistimewaan DIY mulai dari UU No. 1 Tahun 1945 sampai dengan UU No. 13 Tahun 2012. Bab 3 membahas Keistimewaan DIY. Kajian ini lebih focus pada sejarah kelahiran DIY, integrasi DIY ke dalam NKRI, pergulatan politik dan hukum tentang keistimewaan DIY pasca amandemen UUD 1945, serta pandangan fraksi-fraksi di DPR RI dalam menyusun Keistimewaan DIY dalam UU No. 13 Tahun 2012. Bab 4 membahas Sultan Grond di DIY. Kajian difokuskan pada pembahasan masalah Sultan Grond sebelum masa Kebekelan, ketika lahirnya UU No. 3 Tahun 1950, berlakunya UU No. 5 Tahun 1960 tentang UUPA, sampai lahimya UU No. 13 Tahun 2012.


Ketersediaan
#
My Library (Geografi dan Sejarah) 910 Nim d
7894
Tersedia
Informasi Detail
Judul Seri
-
No. Panggil
910 Nim d
Penerbit
Yogyakarta : Penerbit Nusa Media., 2013
Deskripsi Fisik
viii+284hlm,; 20,5x13,5cm.
Bahasa
Indonesia
ISBN/ISSN
978-979-1305-79-2
Klasifikasi
910
Tipe Isi
text
Tipe Media
unmediated
Tipe Pembawa
volume
Edisi
cet.1
Subjek
-
Info Detail Spesifik
Buku tentang pembagian daerah indonesia
Pernyataan Tanggungjawab
Dr.Ni'matul huda SH.M HUM
Versi lain/terkait

Tidak tersedia versi lain

Lampiran Berkas
Tidak Ada Data
Komentar

Anda harus masuk sebelum memberikan komentar

Perpustakaan Al-Hikmah
  • Informasi
  • Layanan
  • Pustakawan
  • Area Anggota

Tentang Kami

Perpustakaan Al Hikmah MAN Paser

Cari

masukkan satu atau lebih kata kunci dari judul, pengarang, atau subjek

Donasi untuk SLiMS Kontribusi untuk SLiMS?

© 2026 — Senayan Developer Community

Ditenagai oleh SLiMS
Pilih subjek yang menarik bagi Anda
  • Karya Umum
  • Filsafat
  • Agama
  • Ilmu-ilmu Sosial
  • Bahasa
  • Ilmu-ilmu Murni
  • Ilmu-ilmu Terapan
  • Kesenian, Hiburan, dan Olahraga
  • Kesusastraan
  • Geografi dan Sejarah
Icons made by Freepik from www.flaticon.com
Pencarian Spesifik
Kemana ingin Anda bagikan?